REPUBLIKACO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) serius membangun desanya masing-masing. Upaya ini diperlukan untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat membuka komersial risiko, dan lingkungan. Selain membuat pemerintah dan swasta berbagi risiko, KPBU membuka potensi penyediaan infrastruktur dengan jumlah yang relatif lebih banyak, namun dengan alokasi yang relatif sama. Bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dan kemampuan implementasi tinggi, KPBU meningkatkan kualitas dan Poso PPID – Forum Komunikasi Mahasiswa Tekhnik Sipil Indonesia (FKMTSI) Region 13 Sulawesi Tengah melaksanakan Dies Natalisnya yang ke-34 di Kampus Universitas Sintuwu Maroso Poso hari ini Jumat 04 Februari 2022 yang dibuka langsung Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Setdakab Poso Yusak Mentara mewakili Bupati Poso dr. Verna G.M REPUBLIKACO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Nasional (Gernas) UMKM Bangkit, Teguh Anantawikrama mengingatkan, dunia UMKM harus bersatu bersama pemerintah menghadapi goncangan ekonomi global. Hal itu karena, memiliki efek ledakan ke Indonesia, sesuai istilah Sri Mulyani yang menyebutnya Goncangan luar biasa. "UMKM merupakan satu Sidoarjo- Indonesia e-ISSN 2598-1064 310 Peran Otonomi Daerah Terhadap Pengembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Sidoarjo Zuhdiati Ermy Putri1, dan Luluk Fauziah2 1Politeknik Negeri Banyuwangi, Jalan Raya Jember Banyuwangi 2Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Besarnyadana pembangunan Papua membuat APBN Indonesia membengkak. Untuk itu pemerintah mengambil opsi pendanaan publik dan swasta, yakni PPP (Public and Private Partnership). Dengan skema ini, konsorsium yang dilakukan akan meringankan beban fiskal negara sehingga negara dapat fokus ke cakupan pembangunan yang lebih luas. KESIMPULAN PemerintahIndonesia, giat membangun jalan sehingga membuka konektivitas antar daerah. Dampak konektivitas tersebut adalah? potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk; pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusaha; kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih maju Antara Truk melintas di jalan menuju kawasan inti pemerintahan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. PEMERINTAH bekerja sama dengan BUMN, swasta, institusi pendidikan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, telah memulai berbagai program pelatihan di Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono. StrategiGarbarata, Cara Ali Mazi – Lukman, Membangun Sultra. GPRIORITY.CO.ID. Kendari —Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar ekspose tiga tahun kepemimpinan Gubernur Sultra Ali Mazi bersama wakilnya, Lukman Abunawas, di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Kota Kendari, Senin (6/9/2021). DIAS, Menkumham Yasonna Bagikan Cara Indonesia Jaga Kerukunan; Presiden Duterte Puji Kebijakan Menkumham Yasonna Laoly dalam Perlindungan Warga Filipina Puji Kebijakan Menkumham Yasonna Laoly, Presiden Filipina Rodrigo Duterte Beri Penghargaan “Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Perlindungan, Pelayanan Kewarganegaraan dan jRs2yL. JAKARTA, - Presiden Joko Widodo mengimbau kepada pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini agar infrastruktur utama yang telah dibangun pemerintah pusat bisa tersambung dengan pusat-pusat ekonomi di daerah. Permintaan itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis 9/5/2019.Jokowi mengatakan, dalam empat setengah tahun terakhir kepemimpinannya, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur utama seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan. Baca juga Pemerintah Siap Buka Keran Investasi Pembangunan Jalan Tol Baru Namun, berbagai infrastruktur yang telah dibangun pemerintah pusat itu tak akan efektif jika tak didukung infrastruktur yang memadai di daerah. "Oleh sebab itu, saya minta gubernur, wali kota, bupati, setelah selesainya beberapa infrastruktur yang kita bangun baik jalan tol, pelabuhan, airport, segera provinsi, kabupaten, kota, itu mengoneksikan, menyambungkan dengan titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing," kata mencontohkan ketika pemerintah membangun tol Trans Jawa, maka pemerintah daerah harus bisa membangun jalan penghubung menuju daerah industrinya. Dengan demikian, ekonomi daerah bisa tumbuh karena para pelaku usaha dimudahkan dalam hal pengiriman barang hasil produksi. Baca juga Pemerintah Berencana Kembangkan Kilometer Jalan Tol Baru "Kalau jalan gede sudah, jalan kecilnya disambungkan secepatnya karena tanpa itu tidak akan daerah menikmati pertumbuhan ekonomi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jika ekonomi daerah dan negara terus tumbuh, ia menilai, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomer empat dunia pada 2045. "Tugas kita pemerintah pusat ya membuat yang gede, yang tengah dan kecil adalah tugasnya daerah. Kalau ini tidak bisa dikerjakan, jangan kita bermimpi masuk 5 atau 4 terbesar ekonomi terkuat dunia," kata dia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. - Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Upaya ini bukan hanya dilakukan pemerintah saja, namun juga harus dibarengi dengan kerja sama rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya untuk meraih tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Alinea IV dan Alinea Heliarta dalam Buku Pembangunan Nasional 2019, pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh serta untuk rakyat secara nasional. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus turut serta dalam pembangunan nasional. Baca juga Indeks Pembangunan Manusia Konsep dan DimensinyaTentunya pembangunan tidak hanya dilakukan dalam ranah ekonomi saja, namun juga dalam ranah sosial dan budaya, politik, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional. Apa sajakah itu? Dilansir dari situs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional Pembangunan manusia Pembangunan ini ditujukan untuk memanusiakan manusia. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup serta daya saing rakyat Indonesia. Contoh upaya pemerintah dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. Contoh kebijakan pemerintah dalam pembangunan manusia adalah adanya Kartu Indonesia Pintar KIP serta adanya kartu prakerja. Jakarta Presiden Joko Widodo Jokowi menyatakan, biaya transportasi logistik di Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibandingkan dengan dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Artinya, di Indonesia untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan biaya 2 kali hingga 2,5 kali lipat lebih mahal. Akibatnya, barang yang dijual di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain. Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika memberikan orasi pada Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro di Stadion Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Banjir Infrastruktur, Harga Apartemen Terus Naik di Jaksel Niger Jajaki Peluang Kerja Sama Infrastruktur dengan Wika Proyek Infrastruktur Bikin Perumahan di Luar Jakarta Kian Dicari “Kenapa infrastruktur kita bangun? Jawabannya di situ. Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus diperbaiki, tahun ini cukup lumayan meloncat dari peringkat 41 ke 36 dari 137 negara,” ujar dia dalam keterangan resmi, Selasa 17/10/2017. Di awal sambutannya, Presiden menyebutkan bahwa pada 1977 Indonesia telah membangun jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi Jagorawi dan selesai pembangunannya pada 1981 sepanjang 60 kilometer km. Saat itu, jalan tol tersebut menjadi perhatian banyak negara, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Namun hingga 2014, jalan tol yang dibangun di Tanah Air hanya mencapai 780 km. “Hampir 35 tahun lebih, hanya 780 km padahal negara yang dulu lihat ke kita, yang meniru kita, saya berikan contoh di China setahun bisa membangun km lebih. Sekarang sudah memiliki 220 ribu km. Kita 780 km,” dia menjelaskan. Oleh sebab itu, Jokowi menjelaskan mengapa dirinya selalu berbicara mengenai infrastruktur dalam banyak kesempatan. Selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN yang fokus pada infrastruktur, alasan lainnya adalah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Bahkan, anggaran untuk infrastruktur pun sudah disiapkan dan ditingkatkan pemerintah dari Rp 177 triliun pada 2014 menjadi Rp 401 triliun pada 2017. Dari sejumlah infrastruktur yang dibangun pemerintah, salah satunya adalah pelabuhan. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, dan Makassar New Port di Sulawesi Selatan. Rencananya tahun depan pemerintah juga akan mulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua. “Kenapa harus kita bangun? Karena negara kita negara kepulauan, pelabuhan basis fondasi kemaritiman merupakan sebuah keharusan,” lanjut dia. Demikian pula dengan pembangunan bandar udara, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki 17 ribu pulau, tapi tidak semua pulaunya dapat disinggahi kapal. “Oleh sebab itu juga di pulau-pulau terpencil di Natuna, Miangas, kita bangun airport. Ini salah satu contoh saja karena banyak kita bangun airport kecil itu,” ujar Presiden. Pembangunan pembangkit listrik juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Meski banyak yang menganggap target pemerintah untuk membangun 35 ribu MW terlalu ambisius, pemerintah tetap berupaya mewujudkannya. Apalagi selama 72 tahun Indonesia merdeka, pemerintah hanya bisa membangun 53 ribu MW. “Tidak apa-apa, target harus besar, ambisi harus seperti itu. Kalau tidak, daya saing kita akan tertinggal. Sekali lagi ini menyangkut daya saing kita yang tertinggal dengan negara lain,” tandas dia. Tonton Video Pilihan Ini * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.